Judul tulisan diatas mungkin dapat mewakili kekecewaan seluruh guru non PNS yang telah di inpassing sejak 2011 lalu.
Berawal dari keinginan pemerintah untuk menyetarakan ruang dan golongan guru non PNS. Maka, berbondong-bondong guru non PNS yang telah tersertifikasi dan belum tersertifikasi mendaftarkan diri untuk mendapatkan ruang dan golongan yang dikenal dengan kegiatan inpassing guru. Mereka dengan penuh keyakinan untuk dapat terdaftar sebagai peserta guru yang di inpassing meskipun mereka belum mengetahui jelas kegunaan inpassing tersebut.
Lambat laun pemahaman guru tentang kegiatan inpassing lebih meningkat, mereka yang awalnya hanya mencoba-coba menjadi berharap untuk dapat di inpassing. Dalam salah satu versi yang mereka dengar bahwa kegiatan inpassing akan berkaitan dengan tunjangan profesi guru yang selama ini mereka terima. dengan pencontohan bahwa mereka yang selama ini telah disertifikasi hanya mendapatkan 1.5 juta perbulan (sebelum dipotong pajak). Maka, akan mendapatkan tunjangan profesi lebih dari biasanya yaitu sesuai ruang dan golongan yang mereka terima.
Akhirnya banyak guru berbondong-bondong mencari informasi tentang inpassing, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam proses inpassing. Mereka berharap ada kebaikan nantinya dan ekonomi mereka meningkat setelah mereka di inpassing. Mereka berharap inpasssing guru mensejahterakan mereka karena meskipun mereka bukan PNS. Namun, tunjangan profesi mereka akan disetarakan sesuai ruang dan golongan yang selama ini hanya melekat pada PNS.
Guru yang semula mengharapkan kesetaraan gaji sesuai ruang dan golongan yang mereka peroleh dari pelaksanaan inpassing, kini pelan-pelan mulai pudar dan pupus. Entah pemerintah benar-benar telah menjanjikan inpassing guru untuk mensejahteraan guru atau hanya oknum yang memanfaatkan harapan guru, nyatanya guru benar-benar telah dirugikan dengan kegiatan inpassing ini. Bukan hanya dirugikan secara immateril dengan pengorbanan waktu penantian yang lama sejak SK inpassing yang mereka terima hingga tahun ini belum terbukti, juga guru dirugikan secara materil karena untuk menebus SK inpassing tersebut guru harus merogoh kocek yang sangat dalam mulai 400 ribu hingga 700 ribuan rupiah untuk 1 (satu) SK inpassing. Guru dipungut biaya penebusan SK inpassing dengan dalih bahwa biaya yang teramat besar tersebut untuk kebutuhan transportasi dari daerah ke Jakarta. Bila pungutan yang teramat besar untuk seorang guru non PNS dibayar dengan bukti dan kebenaran pembayaran tunjangan profesi guru sesuai ruang dan golongan yang tertera dalam SK inpassing tentu mereka rela. Akan tetapi, bila hingga tahun 2014 ini berakhir belum ada tanda-tanda kebenaran pembayaran tunjangan profesi guru disesuaikan dengan ruang dan golongan yang diperoleh dari SK Inpassing. Maka, setidaknya hanya satu ungkapan guru yakni "semoga mereka yang menerima uang dari penerbitan SK inpassing bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya".
