Biaya Politik Mahal, Semahal Kualitas Dewan?

Musim politik lima tahunan mulai ramai di berbagai daerah, bendera-bendera partai dikibarkan di tiang-tiang bambu bahkan di atas pohon sekali-pun, foto calon legislatif bertebaran di tiang-tiang listrik, di tembok-tembok rumah, bahkan di jembatan-jembatan. Dengan sikap dan gaya bermacam-macam, kata-kata diungkapkan sebagai bentuk janji calon legislatif bila nanti terpilih. Itulah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia.

Meskipun dalam Democracy Index  yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit tahun 2011. Indonesia hanya masuk kategori demokrasi tidak penuh. Namun, dari sisi lingkungan politik dan sosial dalam negeri. Indonesia sudah menjadi negara yang benar-benar demokrasi. Hal ini terwujud dari kebebasan setiap individu untuk diperbolehkan ikut serta dalam pesta demokrasi di negara Indonesia. Kebebasan yang tidak membatasi apapun pekerjaannya, agamanya, siapapun orangnya atau jenisnya. Semua diperbolehkan ikut meramaikan panggung politik Indonesia.

Hanya saja yang perlu menjadi sorotan utama dalam demokrasi di Indonesia adalah mengenai biaya. Biaya dalam perpolitikan di Indonesia memang sangat mahal. Untuk bisa ikut serta dalam pesta demokrasi di Indonesia untuk seseorang yang tidak memiliki partai biasanya biaya dikenakan untuk pencalonan antara 750 ribu hingga puluhan juta rupiah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi mahalnya biaya demokrasi Indonesia. Disamping permainan politikus partai agar supaya partai-partainya saja yang boleh menyertakan calon legislatif, hal lain yang teramat penting adalah kurangnya pendidikan politik rakyat Indonesia.

Apabila pendidikan politik rakyat Indonesia tinggi. Maka, sudah barang tentu biaya demokrasi Indonesia tidak semahal seperti saat ini. Sebagai contoh, seorang calon legislatif apabila ingin mendapatkan suara di Dapilnya. Maka, harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Seumpama seorang calon legislatif harus mendapatkan suara 3000. Maka, biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh seorang calon legislatif sebesar 30juta rupiah.  Dengan perhitungan perorang pemilih dibayar 10ribu rupiah dikalikan 3000 orang. Hal ini kembali disebabkan karena pendidikan politik rakyat Indonesia yang selalu mengedepankan rupiah dibandingkan kualitas calon legislatif tersebut. 

Berbeda apabila, pendidikan politik rakyat Indonesia tinggi. Maka, biaya-biaya yang besar tadi akan dapat ditekan seminimal mungkin, dan kalaupun memang harus mengeluarkan biaya tidak akan sebesar seperti saat ini, dan biaya-biaya tersebut pastinya digunakan untuk hal-hal yang bermutu.

Hal yang membuat lebih miris, dan menambah mahal biaya politik adalah keberadaan tim sukses. Dapat kita lihat dimanapun keberadaannya, dimana ada calon legislatif. Maka, disitu pasti ada tim sukses.

Memang tidak disalahkan apabila seorang anggota legislatif memiki tim sukses. Dan mungkin, tanpa tim sukses seorang calon anggota legislatif akan teramat susah untuk mengenalkan dirinya kepada rakyatnya. Namun, tim sukses saat ini bukan lagi menjadi kelompok orang yang akan mensukseskan calonnya agar duduk di legislatif dan dapat mewakili suara rakyatnya. Akan tetapi, tim sukses yang ada saat ini berwujud seperti bodyguard yang menjaga calonnya 24 jam, siang dan malam selalu mendampingi sang calon, kemana-pun sang calon pergi selalu mengikuti dan tidak sedikit tim sukses membuat yel-yel khusus seperti Cheerleader memberikan dukungan kepada orang yang didukungnya agar semangat.

Timbul juga hal baru yang membuat sang calon legislatif merogoh kantongnya dalam-dalam, tim sukses atau apapun namanya seperti  memanfaatkan kondisi yang ada. Maka, tidak heran ada tim sukses atau orang-orang tersebut. makan, minum, dan merokok meminta dari sang calon. Bahkan lebih konyolnya lagi urusan keluarga dibawa-bawa kepada sang calon.

Bila begini jadinya seorang calon legislatif sebelum duduk menjadi anggota legislatif sudah mengeluarkan dana yang sangat besar. Bagaimana jadinya kerja mereka setelah duduk menjadi anggota legislatif. Tentu hal utama yang dilakukan oleh mereka sang anggota dewan adalah mengembalikan dana yang pernah mereka keluarkan, ditambah bonus. Maka, setelah itu adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya karena masa mereka duduk menjadi seorang anggota dewan hanya lima tahun, setelah itu belum tentu terpilih kembali. Urusan rakyat dan kepentingan rakyat akan dibelakangkan, karena urusan rakyat telah dibayar dengan rupiah sebelum dirinya menjadi anggota legislatif.

Maka tidak aneh setelah KPK dan kejaksaan memaksimalkan kerjanya, tidak sedikit anggota dewan terhormat ditangkap dan disidangkan karena kasus korupsi, Misalnya, M. Nazarudin, Angelina Sondakh, Wisnu Wardhana, Riza Kurniawan, Taufan Andoso Yakin, dan lainnya. Mereka ditangkap karena mereka korupsi, dan semua itu mereka lakukan karena mereka harus mengembalikan dana yang pernah mereka keluarkan untuk menjadi anggota dewan.

Seandainya pendidikan politik benar-benar diajarkan kepada rakyat Indonesia dan rakyat mampu memahami kondisi dan perilaku politik yang benar. Maka, seorang calon legislatif tidak harus menghambur-hambur dana agar terpilih di Dapilnya, dan mereka tidak harus membuat tim sukses dadakan yang bekerja 24 jam, yang akhirnya sang calon harus menanggung makan, minum, dan rokok mereka. Dan sang calon legislatif pun tidak perlu mencetak stiker, skotlite, famlet, brosur, bendera atau kaos pose sang calon legislatif agar mereka di kenal rakyatnya.
Akan tetapi, yang harus dilakukan oleh calon legislatif jauh sebelum pencalonannya. Secara pribadi mengenalkan diri kepada rakyat dengan selalu ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Misalnya, gotong royong, karang taruna, kegiatan kepemudaan, remaja masjid, pendidikan, dan hal lain yang mampu mencerminkan diri sebagai sosok pribadi yang ramah, ringan tangan, dan bermasyarakat. Dengan demikian, calon legislatif akan dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk memperkenalkan dirinya, dan rakyat-pun mendapatkan calon legislatif yang benar-benar dapat mewakili dirinya. Bukan mendapatkan calon legislatif yang tidur atau kabur waktu sidang soal rakyat.